Penulis skripsi: Dian Merdekawaty
Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016
Intisari
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Komite Pemantau Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan serta Biro Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Metode Wawancara dan Metode Kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan kesimpulan dan hasil yang diharapkan atas permasalahan yang diteliti.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum diundangkannya peraturan gubernur tersebut, mekanisme penyaluran dana bantuan sosial tidak mempunyai syarat yang komprehensif sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang terbingkai dalam tendensi politik. Setelah diundangkannya peraturan gubernur yang mengatur tentang teknis pengelolaan dana bantuan sosial, maka proses penyaluran dana bantuan sosial menjadi lebih komprehensif baik dari segi mekanisme yang harus dilalui dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di antaranya ialah ketersediaan ketentuan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kinerja pejabat publik, kebudayaan serta tingkat pemahaman masyarakat yang mengikuti mekanisme penyaluran dana bantuan sosial untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci : Penyaluran Dana Bantuan Sosial, Sulawesi Selatan
Daftar Referensi
Buku:
The Liang Gie.1998. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
Sunarto dan Soedarsono, 2011, Sistem Administrasi Keuangan Daerah II, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Siswanto Sunarno. 2009. Hukum Permerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Saiful Anwar. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press.
Romli Atmasasmita. 2011. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju
Pheni Chalid. 2005. Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi (Tantangan dan Hambatan). Jakarta: Kemitraan untuk tata Pemerintahan yang Baik.
Marwan Mas, Hambali Thalib & Dahlang. Dokumen Eksaminasi dakwaan Jaksa Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Propinsi Sulsel Tahun 2008 dengan terdakwa Anwar Beddu (Bendahara Sekertariat Pemprov Sulsel). Makassar : ACC Sulawesi.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Jakarta: KSAP
Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta:Rajawali Pers.
Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Gramedia,
Frandika Dwi Purnomo A.S, 2011, Akibat Hukum Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan STAN
Djedje Abdul Azis dkk, 2007, Sistem Administrasi Keuangan Negara II, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat, Welfare Indicators 2014. Jakarta: BPS.
Aswanto dkk. 2013. Potensi Korupsi Dana Bantuan Sosial Tahun 2008 Dan Relasinya Dengan Pejabat Publik di Sulawesi Selatan, Kerjasama Educating And Equipping Tomorrow’s Justice Reformers (E2j) Dengan Fakultas Hukum Unhas Dan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL Indonesia)
Arifin Soeriaarmadja. 2010. Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM.
Anonim. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Deskripsi dan Analisis APBD 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 jo Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Internet :
Sainuddin Saleha. 2015. Saksi Bansos Sebut Yagkin Padjalangi-Adil Patu. http://fajar.co.id/fajaronline-sulsel/2015/06/15/saksi-bansos-sebut-yagkin-padjalangi-adil-patu.html, diakses pada tanggal 13 Oktober 2015.
Muhammad Hasanuddin. 7 Desember 2015. Terpidana Bansos Sulsel Pastikan Banding, http://www.antarasulsel.com/berita/70302/terpidana-bansos-sulsel-pastikan-banding, diakses pada tanggal 22 Desember 2015.
Emerson Yuntho. 2013. Dana Bantuan Koruptor. http://nasional.kompas.com/read/2013/03/01/07374311/Dana.Bantuan.Koruptor diakses pada tanggal 12 Oktober 2015.
Anonim. Profil & Sejarah Singkat Organisasi. http://kopel-online.or.id/profil-kopel diakses pada tanggal 11 Januari 2016.
